Menggagas Poros Alternatif
To members of Jurnal Arah KIRI

Rudi Hartono
Today at 4:58pm
Reply
Jumat, 20 Februari 2009 15.40

Rudi Hartono

Persaingan politik menjelang pemilu 2009 kian panas. Sejumlah partai sudah memasang nama untuk bursa capres. Selain itu, guna memperkuat kedudukan politiknya, sejumlah partai mulai mengagas poros politik baru. PAN telah memotori pembentukan kembali poros tengah, dan segera menyerukan kekuatan politik islam untuk bersatu dibawah poros ini. juga, Gerindra sudah membangun poros politiknya sendiri, yang kemudian diberi nama poros Indonesia raya.

Penciptaan poros-poros baru ini, yang tara berada di luar Megawati maupun SBY, segera saja mendorong partai-partai politik pada kubu-kubu politik. meski belum nampak pengelompokan yang lebih besar dan dominan, tapi penciptaan kubu-kubu politik ini akan mengarah pada perseteruan politik jangka panjang.


Belum Signifikan

Selama puluhan tahun, partai politik dimanajemen dibawah kendali penguasa orde baru. Akhirnya tidak nampak perseteruan politik yang berarti, karena pada dasarnya seluruh partai (golkar, PDI, dan PPP) memiliki haluan yang sejalan dengan politik rejim orde baru. Semua itu dilakukan orde baru dengan melucuti ideologi dan independensi politik partai.

Dengan kemunculan sejumlah poros politik yang baru, terutama dalam beberapa tahun paska reformasi, telah menandai babak baru dalam kehidupan politik Indonesia. Hanya saja, perseteruan politik yang melandasi perkubuan politik ini masih berbasiskan pragmatisme kekuasaan. Seperti diketahui, bahwa para elit yang memegang kepimpinan partai sekarang adalah mereka yang membangun kekuasaannya dari pengusaan sumber daya ekonomi dan status tradisional yang terwariskan turun-temurun.

Kemunculan poros tengah, kendati mengeksplotasi platform islamisme, namun kenyataan memperlihatkan bahwa kepentingan jangka pendek yang melandasinya, bukan orientasi politik yang bersifat strategis. Dan begitu juga dengan poros indonesia raya, mereka belum mendefenisikan kerangka politik jangka panjang untuk mengeluarkan negeri ini dari penjajahan asing, seperti iklan kampanye mereka berulang kali di media.

Praktek berkoalisi pun, dengan demikian, hanya menjadi alat politik tara untuk menggoalkan kepentingan tara, atau untuk membendung kekuatan politik lain. Koalisi antar parpol belum berdiri pada kesamaan platform perjuangan, kesamaan orientasi politik, dan atas kepentingan nasional. Partai politik begitu mudah membangun koalisi atau kolaborasi antar parpol, namun lebih cepat pula mengalami keruntuhan. Penyebabnya, partai tidak punya pijakan ideologi yang jelas, tentu saja dalam pengertian konsep masa depan (cita-cita kolektif) yang teroperasionalkan pada bentuk kebijakan, nantinya.

Poros Alternatif

beberapa saat yang lalu Dr. Risal Ramli sudah mendeklarasikan poros yang baru, yang kemudian disebutnya koalisi kesejahteraan dan kebangkitan, namun gaungnya belum terdengar. Selain itu, sejumlah tokoh yang dimotori Gusdur menggagas koalisi Kebangkitan Rakyat, tetapi sepertinya gagal juga sebelum popular. Ada begitu banyak koalisi alternatif yang serupa, namun kurang mampu menjadi magnet politik diluar poros dominan.

Ada beberapa kelemahan mendasar dari itikad baik para tokoh politik alternatif dalam menggagas poros baru; pertama, tidak memiliki basis ideologis yang kuat dan mengakar. Dalam pengertian ini, poros baru masih mengikuti pola partai-partai besar, partai-partai tradisional, yaitu membentuk koalisi momentuman, spontanisme politik, serta tidak punya orientasi politik yang jelas.

Kedua, meskipun inisiatif pembentukannya kelihatan bagus, punya masa depan, serta memuat program-program yang berkarakter progressif, tetapi seringkali tidak diperjuangkan dengan kuat, secara maksimal, melalui seluruh alat politik yang ada, termasuk mobilisasi massa.

Ketiga, sangat jarang membuka keanggotaan luas, baik merekruk massa luas, maupun melibatkan organisasi-organisasi sosial yang selama ini menjadi pimpinan politik di jalanan (ekstra-parlementer). Jarang pula membuka penstrukturan pada cabang-cabang dan secretariat di tingkat propinsi dan daerah-daerah, sehingga kurang menjangkau atmosfer politik massa.

Dalam konteks pemilu 2009, orientasi politik dari penggalangan poros alternatif bukan saja untuk melompati syarat-syarat pengajuang capres menuru UU Pilpres, tetapi yang paling penting adalah membangun blok politik lebar yang anti neoliberal, serta punya proposal tegas terhadap perombakan radikal struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar indonesia lebih mandiri, berdaulat, dan berkerakyatan.

Selain bekerja pada kerangka politik formal, seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain, juga harus bekerja pada kerangka politik lebih luas, seperti menggalang proyek alternatif bersama gerakan sosial, misalnya memulai pembelajaran demokrasi partisipatoris di tengah-tengah rakyat, membangun proyek kerja-kerja gotong royong dan solidaritas, dan berpartisipasi dalam solidaritas-solidaritas internasional untuk dunia yang lebih baik, contoh; forum sosial dunia, aksi internasional melawan kemiskinan dan neo-kolonialisme, dan sebagainya.

Rudi Hartono, Pengelola Berdikari online dan Jurnal Arah Kiri. Selain itu, aktif bekerja sebagai peneliti utama di Lembaga riset, Partisipasi Indonesia (PI) dan Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS).

kunjungi website kami di http://arahkiri2009.blogspot.com